BAB 8 : SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI.

 

BAB 8

SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI

Pendahuluan

Ketika mendengar kata industri, kita biasanya langsung membayangkan pabrik, mesin, perusahaan besar, produksi barang, tenaga kerja, dan keuntungan.

Padahal, industri sebenarnya jauh lebih luas.

Industri berkaitan dengan proses bagaimana sumber daya alam, tenaga manusia, modal, teknologi, dan pengetahuan diubah menjadi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Misalnya:

• industri makanan;

• industri pakaian;

• industri pertanian;

• industri pertambangan;

• industri otomotif;

• industri teknologi;

• industri perbankan dan keuangan;

• industri farmasi;

• industri pariwisata;

• industri halal.

Masalahnya, industri tidak selalu menghasilkan dampak positif secara otomatis.

Jika dikelola dengan baik, industri dapat:

• menciptakan lapangan kerja;

• meningkatkan pendapatan;

• menghasilkan produk;

• meningkatkan teknologi;

• mengurangi kemiskinan;

• meningkatkan daya saing negara.

Tetapi jika hanya mengejar keuntungan, industri juga dapat menimbulkan:

• eksploitasi tenaga kerja;

• monopoli;

• kesenjangan;

• kerusakan lingkungan;

• penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu;

• persaingan tidak sehat.

Karena itu, pembahasan “industri berkeadilan dan berbasis nilai” menjadi penting.

Dalam konteks Pancasila dan Islam, pertanyaan yang diajukan bukan hanya:

“Bagaimana industri bisa menghasilkan keuntungan?”

tetapi juga:

“Apakah industri memberikan manfaat bagi masyarakat?”

“Apakah pekerja diperlakukan secara adil?”

“Apakah persaingan berlangsung sehat?”

“Apakah kekayaan negara dikelola untuk kepentingan masyarakat?”

“Apakah kegiatan industri sesuai dengan nilai moral dan agama?”

Dari pertanyaan tersebut kita dapat memahami bahwa industri seharusnya tidak hanya produktif, tetapi juga adil, bermoral, bertanggung jawab, dan memberikan kemaslahatan.

---

A. DEMOKRASI EKONOMI DALAM SEKTOR INDUSTRI: ANTARA AMANAH KONSTITUSI DAN FIQH MUAMALAH

1. Apa yang dimaksud demokrasi ekonomi?

Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan segelintir orang.

Masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk:

• bekerja;

• berusaha;

• memiliki usaha;

• memperoleh manfaat dari pembangunan;

• mendapatkan perlindungan;

• ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian dalam kerangka usaha bersama dan menekankan pengelolaan sumber daya tertentu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, pembangunan industri tidak boleh hanya menghasilkan:

“Negara semakin kaya, perusahaan semakin besar.”

Tetapi harus menghasilkan:

“Masyarakat juga semakin sejahtera.”

---

2. Demokrasi ekonomi bukan berarti semua orang harus mempunyai jumlah kekayaan yang sama

Ini penting untuk dipahami.

Keadilan tidak selalu berarti semua orang mendapatkan hasil yang sama.

Misalnya ada dua orang membuka usaha.

Orang pertama memiliki modal lebih besar, bekerja lebih banyak, dan mengambil risiko lebih besar.

Orang kedua memiliki usaha lebih kecil.

Sangat mungkin hasil mereka berbeda.

Hal tersebut tidak otomatis berarti tidak adil.

Yang penting adalah:

• kesempatan tidak dimonopoli;

• tidak ada penipuan;

• tidak ada eksploitasi;

• aturan berlaku secara adil;

• hak masing-masing pihak dihormati.

Jadi, demokrasi ekonomi lebih menekankan kesempatan, partisipasi, perlindungan, dan keadilan.

---

3. Hubungannya dengan fiqh muamalah

Fiqh muamalah adalah kajian hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan dan transaksi antarmanusia, termasuk aktivitas ekonomi.

Prinsip dasarnya adalah bahwa manusia diberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contohnya:

• jual beli;

• kerja sama usaha;

• sewa-menyewa;

• investasi;

• perdagangan;

• pembiayaan.

Tetapi terdapat batas-batas tertentu.

Misalnya transaksi tidak boleh mengandung:

• penipuan;

• riba dalam transaksi yang memang termasuk kategori riba;

• gharar yang berlebihan;

• maysir;

• pengambilan hak orang lain;

• praktik zalim.

Jadi, demokrasi ekonomi dan fiqh muamalah dapat bertemu pada satu prinsip:

Manusia diberi ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan aturan.

---

4. Contoh sederhana

Bayangkan sebuah daerah mempunyai industri makanan.

Perusahaan bebas membuka pabrik.

Namun perusahaan harus:

• membayar pekerja secara layak;

• memenuhi standar keamanan produk;

• tidak menipu konsumen;

• menjaga lingkungan;

• membayar kewajiban kepada negara;

• menghormati masyarakat sekitar.

Inilah gambaran sederhana industri yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kepentingan publik.

---

B. KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU EKONOMI NASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN SYIRKAH ISLAM

1. Apa itu koperasi?

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dibangun atas dasar kerja sama para anggotanya.

Koperasi berbeda dengan perusahaan yang seluruh keputusan ekonominya terutama berpusat pada pemilik modal.

Dalam koperasi, anggota mempunyai kedudukan penting.

Prinsip sederhananya:

Bersama-sama mengembangkan usaha dan bersama-sama memperoleh manfaat.

Karena itu koperasi sangat dekat dengan nilai:

• gotong royong;

• kebersamaan;

• kekeluargaan;

• musyawarah;

• keadilan.

---

2. Mengapa koperasi disebut “soko guru”?

Istilah soko guru dapat dipahami sebagai tiang atau penyangga utama.

Dalam gagasan ekonomi Indonesia, koperasi ditempatkan sebagai salah satu bentuk penting dari ekonomi yang berorientasi pada kebersamaan.

Koperasi diharapkan dapat membuat masyarakat tidak hanya menjadi:

konsumen

tetapi juga:

pemilik dan pelaku kegiatan ekonomi.

---

3. Hubungannya dengan syirkah

Dalam ekonomi Islam terdapat konsep syirkah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan ketentuan tertentu.

Secara sederhana:

Syirkah = kerja sama usaha berdasarkan kesepakatan para pihak.

Misalnya tiga orang sepakat membuka usaha.

Orang pertama memberikan modal.

Orang kedua memberikan modal dan tenaga.

Orang ketiga mengelola usaha.

Mereka kemudian membuat kesepakatan mengenai:

• kontribusi;

• pengelolaan;

• pembagian keuntungan;

• pembagian risiko.

Konsep kerja sama seperti ini mempunyai titik temu dengan semangat koperasi.

---

4. Persamaan koperasi dan syirkah

Koperasi	Syirkah
Berdasarkan kerja sama	Berdasarkan kerja sama
Anggota mempunyai hak	Para pihak mempunyai hak
Ada pembagian manfaat	Ada pembagian keuntungan sesuai akad
Mengutamakan kebersamaan	Mengakui kerja sama
Ada aturan organisasi	Ada ketentuan akad
Bertujuan memberikan manfaat bagi anggota	Bertujuan menjalankan usaha secara sah

Namun, keduanya tidak otomatis identik.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi modern yang mempunyai aturan hukum dan tata kelola tertentu, sedangkan syirkah merupakan konsep dalam hukum ekonomi Islam dengan berbagai bentuk dan ketentuan akad.

Jadi, hubungan yang tepat adalah:

Koperasi memiliki titik temu dengan prinsip syirkah dalam hal kerja sama, tetapi bentuk kelembagaan dan aturan keduanya tidak selalu sama.

---

C. BUMN, USAHA SWASTA, DAN KOPERASI: TATA PERAN DALAM BINGKAI SYARIAH DAN PANCASILA

Dalam sistem ekonomi Indonesia, kegiatan industri tidak hanya dilakukan oleh satu jenis pelaku.

Ada:

1. Negara melalui BUMN

BUMN adalah badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

BUMN mempunyai peran strategis dalam berbagai sektor.

Negara dapat menggunakan BUMN untuk:

• menyediakan layanan;

• membangun infrastruktur;

• mengelola bisnis tertentu;

• mendukung pembangunan nasional;

• menjaga kepentingan strategis.

Namun, BUMN juga harus dikelola secara profesional.

Status sebagai perusahaan milik negara tidak berarti bebas dari tuntutan:

• efisiensi;

• transparansi;

• akuntabilitas;

• profesionalitas;

• pelayanan publik.

---

2. Swasta

Perusahaan swasta mempunyai peranan besar dalam:

• investasi;

• inovasi;

• produksi;

• perdagangan;

• penciptaan lapangan kerja.

Swasta dapat bergerak dengan fleksibel dan cepat.

Misalnya perusahaan teknologi menciptakan aplikasi baru.

Atau perusahaan makanan menciptakan produk baru.

Namun, kebebasan perusahaan harus disertai tanggung jawab.

Perusahaan tidak boleh menggunakan kekuatan ekonominya untuk:

• menipu;

• melakukan persaingan tidak sehat;

• mengeksploitasi pekerja;

• melakukan monopoli yang merugikan;

• merusak lingkungan.

---

3. Koperasi

Koperasi mempunyai karakter berbeda.

Fokusnya lebih kuat pada:

anggota dan kepentingan bersama.

Koperasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Misalnya:

Petani kecil sulit menjual produknya sendiri.

Kemudian mereka membentuk koperasi.

Koperasi membantu:

• membeli kebutuhan produksi;

• mengumpulkan hasil pertanian;

• mencari pasar;

• melakukan pemasaran;

• memperkuat posisi tawar.

Dengan demikian, masyarakat kecil dapat mempunyai posisi ekonomi yang lebih kuat.

---

4. Bagaimana hubungan ketiganya?

Jangan dibayangkan bahwa:

BUMN melawan swasta melawan koperasi.

Yang lebih ideal adalah:

BUMN + Swasta + Koperasi = bekerja sesuai fungsi masing-masing untuk kepentingan ekonomi nasional.

Contohnya:

BUMN → membangun infrastruktur.

Swasta → melakukan inovasi dan investasi.

Koperasi → memperkuat ekonomi masyarakat.

Ketiganya dapat saling bekerja sama.

---

D. INDUSTRI HALAL SEBAGAI TITIK TEMU: PELUANG STRATEGIS NASIONAL

1. Apa yang dimaksud industri halal?

Industri halal adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi ketentuan halal sesuai prinsip dan mekanisme yang berlaku.

Halal tidak hanya berkaitan dengan makanan.

Cakupannya dapat meliputi:

• makanan dan minuman;

• kosmetik;

• obat dan produk kesehatan;

• fesyen;

• pariwisata;

• keuangan;

• logistik;

• bahan baku;

• produk rumah tangga.

Jadi, industri halal mempunyai cakupan yang luas.

---

2. Mengapa industri halal penting bagi Indonesia?

Indonesia mempunyai:

• jumlah penduduk Muslim yang besar;

• pasar konsumen yang luas;

• banyak pelaku UMKM;

• sumber daya alam;

• budaya yang beragam;

• potensi ekonomi kreatif.

Karena itu, industri halal dapat menjadi peluang strategis.

Misalnya UMKM makanan Indonesia dapat meningkatkan daya saing dengan:

• memastikan bahan baku;

• menjaga proses produksi;

• memperbaiki kualitas;

• memperhatikan kebersihan;

• memenuhi ketentuan sertifikasi yang berlaku;

• memperluas pemasaran.

Dengan demikian, halal bukan hanya persoalan agama, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah ekonomi.

---

3. Halal tidak sama dengan sekadar “label”

Ini bagian yang penting.

Produk halal bukan hanya masalah menempelkan tulisan “halal” pada kemasan.

Halal berkaitan dengan:

• bahan;

• proses;

• penyimpanan;

• pengolahan;

• distribusi;

• kebersihan;

• tata kelola yang relevan.

Karena itu, industri halal membutuhkan sistem yang dapat dipercaya.

---

4. Industri halal dan nilai Pancasila

Industri halal dapat bertemu dengan nilai Pancasila.

Misalnya:

Ketuhanan → memperhatikan nilai agama.

Kemanusiaan → memperhatikan hak pekerja dan konsumen.

Persatuan → membuka kerja sama ekonomi.

Musyawarah → mendorong tata kelola dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Keadilan sosial → memperluas manfaat ekonomi.

Jadi industri halal dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan:

nilai agama + ekonomi + teknologi + kepentingan nasional.

---

E. TATA KELOLA INDUSTRI YANG BERKEADILAN: LARANGAN MONOPOLI, IHTIKAR, DAN PENGUASAAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK

1. Apa itu monopoli?

Monopoli terjadi ketika suatu pasar dikuasai secara sangat dominan oleh satu pelaku atau kelompok sehingga persaingan menjadi terbatas.

Masalahnya bukan semata-mata karena sebuah perusahaan menjadi besar.

Perusahaan besar belum tentu melakukan kesalahan.

Masalah muncul ketika kekuatan pasar digunakan untuk:

• menghalangi pesaing;

• memanipulasi pasar;

• merugikan konsumen;

• menentukan kondisi pasar secara tidak adil.

Karena itu, diperlukan regulasi persaingan usaha.

---

2. Apa itu ihtikar?

Dalam literatur ekonomi Islam terdapat konsep ihtikar, yang secara sederhana berkaitan dengan tindakan menahan atau menimbun barang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui kesulitan atau kenaikan harga yang merugikan masyarakat.

Contoh sederhananya:

Bayangkan seseorang menguasai persediaan barang penting.

Kemudian barang tersebut sengaja ditahan agar langka.

Ketika masyarakat membutuhkan barang tersebut, harganya dinaikkan secara berlebihan.

Praktik seperti ini bertentangan dengan semangat keadilan dan kemaslahatan.

---

3. Monopoli dan ihtikar tidak selalu sama

Ini juga perlu diperhatikan.

Monopoli lebih banyak dibahas dalam konteks struktur atau kekuatan pasar.

Sedangkan ihtikar merupakan konsep dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan praktik penahanan/penimbunan tertentu yang merugikan masyarakat.

Keduanya dapat mempunyai titik temu pada persoalan:

penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang merugikan kepentingan umum.

---

4. Penguasaan hajat hidup orang banyak

Dalam konteks Indonesia, terdapat sektor-sektor tertentu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Misalnya:

• energi;

• air;

• infrastruktur tertentu;

• transportasi;

• pangan;

• komunikasi.

Jika sektor penting dikuasai tanpa pengawasan, masyarakat dapat menjadi sangat bergantung kepada pihak tertentu.

Karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sektor strategis tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat sesuai kerangka konstitusi dan peraturan yang berlaku.

Prinsip sederhananya:

Semakin besar dampak suatu industri terhadap kehidupan masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap tanggung jawab dan pengawasannya.

---

F. INDUSTRIALISASI BERBASIS KEMASLAHATAN: MASLAHAH MURSALAH DAN KEPENTINGAN PUBLIK

Ini adalah bagian yang sangat penting.

1. Apa itu maslahah?

Maslahah berarti kemanfaatan atau kemaslahatan.

Dalam konteks ekonomi:

Suatu kegiatan seharusnya memberikan manfaat dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Contohnya:

Sebuah pabrik memberikan pekerjaan kepada 1.000 orang.

Itu merupakan manfaat.

Tetapi jika pabrik tersebut mencemari sumber air yang digunakan 10.000 orang, maka ada persoalan serius.

Maka pembangunan industri harus mempertimbangkan:

manfaat ekonomi + dampak sosial + dampak lingkungan.

---

2. Apa itu maslahah mursalah?

Secara sederhana, maslahah mursalah merujuk pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash sebagai aturan kasus tertentu, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Konsep ini sering digunakan dalam pembahasan bagaimana hukum Islam dapat memberikan respons terhadap persoalan baru.

Contohnya dapat membantu kita memahami persoalan modern seperti:

• regulasi industri;

• perlindungan konsumen;

• keamanan produk;

• perlindungan lingkungan;

• standar keselamatan kerja;

• pengawasan pasar;

• tata kelola teknologi.

Tentu penerapannya membutuhkan kajian fikih dan metodologi yang tepat, bukan sekadar mengatakan:

“Kalau bermanfaat berarti pasti boleh.”

Tidak sesederhana itu.

Maslahah harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip syariah dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan ketentuan agama.

---

3. Industrialisasi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan

Misalnya ada dua negara.

Negara A

Pertumbuhan industrinya sangat tinggi.

Tetapi:

• lingkungan rusak;

• pekerja tidak terlindungi;

• kesenjangan tinggi;

• keuntungan terkonsentrasi pada sedikit kelompok.

Negara B

Pertumbuhan ekonominya baik, tetapi juga:

• melindungi pekerja;

• memperhatikan lingkungan;

• mengembangkan UMKM;

• meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

• mengurangi ketimpangan;

• memperhatikan kepentingan publik.

Dari perspektif industri berbasis kemaslahatan, Negara B lebih dekat dengan tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Artinya:

Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi pertumbuhan harus memberikan manfaat yang lebih luas.

---

4. Empat pertanyaan sebelum membangun industri

Pendekatan berbasis kemaslahatan dapat diringkas melalui empat pertanyaan:

① Apa manfaat ekonominya?

Apakah industri menciptakan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan menghasilkan nilai tambah?

② Apa manfaat sosialnya?

Apakah masyarakat sekitar mendapatkan manfaat?

③ Apa dampak lingkungannya?

Apakah industri menjaga lingkungan dan sumber daya alam?

④ Apakah prosesnya adil?

Apakah pekerja, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal mendapatkan haknya secara wajar?

Jika keempat pertanyaan tersebut diperhatikan, maka industrialisasi tidak hanya menjadi proses memperbesar angka ekonomi, tetapi menjadi proses membangun kesejahteraan manusia.

---

HUBUNGAN ANTARA SELURUH BAGIAN BAB 8

Kalau kita gabungkan A sampai F, sebenarnya semuanya saling berhubungan.

A. Demokrasi ekonomi

Memberikan prinsip bahwa masyarakat harus mendapatkan kesempatan dan manfaat ekonomi.

↓

B. Koperasi

Memberikan bentuk kelembagaan untuk mewujudkan kerja sama ekonomi masyarakat.

↓

C. BUMN + Swasta + Koperasi

Membagi peran berbagai pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional.

↓

D. Industri halal

Menghubungkan nilai Islam dengan peluang ekonomi modern.

↓

E. Tata kelola industri

Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi seperti praktik persaingan tidak sehat dan bentuk penimbunan yang merugikan.

↓

F. Maslahah

Menjadi tujuan yang lebih luas:

Industri harus menghasilkan manfaat bagi manusia dan masyarakat.

---

MATRIKS SISTEM INDUSTRI PANCASILA-ISLAM

Aspek	Prinsip Pancasila	Prinsip Islam	Implementasi Industri
Tujuan	Kesejahteraan rakyat	Maslahah/falah	Industri untuk kesejahteraan
Kepemilikan	Individu, bersama, negara	Kepemilikan diakui dengan tanggung jawab	BUMN, swasta, koperasi
Kerja sama	Gotong royong	Ta'awun	Kemitraan
Usaha	Kebebasan yang bertanggung jawab	Muamalah sesuai syariah	Bisnis yang etis
Pasar	Keadilan sosial	Larangan praktik zalim	Persaingan sehat
Konsumen	Perlindungan masyarakat	Kejujuran	Produk aman dan berkualitas
Pekerja	Kemanusiaan	Keadilan	Hak pekerja dilindungi
Industri	Kepentingan nasional	Maslahah	Industri strategis
Produk	Kepentingan masyarakat	Halal dan tayyib	Industri halal
Lingkungan	Tanggung jawab sosial	Amanah	Industri berkelanjutan
Negara	Pelindung kepentingan rakyat	Pengatur kemaslahatan	Regulasi dan pengawasan

---

CONTOH KASUS SEDERHANA

Misalnya sebuah perusahaan ingin membangun pabrik makanan halal di sebuah daerah.

Dari sisi ekonomi

Pabrik tersebut:

• membutuhkan pekerja;

• membeli bahan baku;

• menghasilkan produk;

• membayar pajak;

• meningkatkan aktivitas ekonomi.

Ini merupakan manfaat.

Dari sisi Islam

Perusahaan harus memperhatikan:

• bahan yang digunakan;

• proses produksi;

• kehalalan;

• kejujuran;

• transaksi;

• hak pekerja.

Dari sisi Pancasila

Perusahaan harus memperhatikan:

• masyarakat sekitar;

• kepentingan sosial;

• keadilan;

• lingkungan;

• hubungan dengan pemerintah.

Dari sisi kemaslahatan

Harus ditanyakan:

Apakah manfaat pabrik lebih besar dan dapat dikelola secara bertanggung jawab dibandingkan dampak negatifnya?

Jika terdapat dampak negatif, bukan berarti industri harus langsung ditolak.

Solusinya bisa berupa:

• pengelolaan limbah;

• standar keselamatan;

• perlindungan pekerja;

• konsultasi dengan masyarakat;

• pengawasan pemerintah;

• perbaikan teknologi.

Dengan demikian, industri dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

---

INTI BAB 8 DALAM 10 POIN

Untuk memudahkan belajar, ingat 10 kata kunci berikut:

1. Demokrasi ekonomi → ekonomi harus melibatkan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

2. Fiqh muamalah → kegiatan ekonomi harus mengikuti prinsip transaksi yang benar.

3. Koperasi → bentuk ekonomi berbasis kebersamaan.

4. Syirkah → kerja sama usaha dalam perspektif Islam.

5. BUMN → instrumen negara dalam kegiatan ekonomi.

6. Swasta → sumber inovasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

7. Industri halal → peluang ekonomi yang menggabungkan nilai agama dan bisnis.

8. Monopoli & ihtikar → harus dicegah ketika menimbulkan ketidakadilan dan kerugian publik.

9. Maslahah → kegiatan industri harus menghasilkan kemanfaatan.

10. Keadilan → tujuan akhirnya bukan hanya keuntungan, tetapi kesejahteraan yang adil.

---

KESIMPULAN BESAR

Sistem industri berkeadilan dan berbasis nilai adalah gagasan bahwa pembangunan industri tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak perusahaan menghasilkan keuntungan atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi.

Industri juga harus dinilai berdasarkan:

keadilan + moral + kemanfaatan + tanggung jawab + keberlanjutan.

Dalam kerangka Pancasila, kegiatan industri diarahkan pada kebersamaan, kemanusiaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi diarahkan pada kehalalan, keadilan, amanah, kerja sama, larangan praktik yang merugikan, serta kemaslahatan.

Sementara dalam konteks Indonesia modern, semuanya harus mampu berjalan bersama dengan:

• teknologi;

• globalisasi;

• investasi;

• inovasi;

• persaingan internasional;

• pembangunan berkelanjutan.

Maka gambaran sederhananya adalah:

BUMN menjaga kepentingan strategis → swasta mendorong inovasi dan investasi → koperasi memperkuat ekonomi masyarakat → industri halal membuka peluang ekonomi → regulasi mencegah ketidakadilan → maslahah menjadi orientasi pembangunan.

Pada akhirnya, industri yang ideal bukan industri yang hanya membuat negara menjadi lebih kaya, tetapi industri yang membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, pekerja lebih terlindungi, konsumen lebih aman, lingkungan lebih terjaga, dan kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor nilai Pancasila serta prinsip Islam.

Rumus paling mudah untuk mengingat BAB 8:

INDUSTRI BERKEADILAN = PRODUKTIF + HALAL + ADIL + AMANAH + GOTONG ROYONG + KEMASLAHATAN