BAB 7 : EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"
BAB 7
EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI “SISTEM SENDIRI”
Pendahuluan
Ketika membicarakan sistem ekonomi, kita sering mendengar istilah kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Masing-masing memiliki cara pandang sendiri tentang bagaimana manusia memperoleh kekayaan, bagaimana sumber daya dikelola, siapa yang boleh memiliki harta, dan apa tujuan kegiatan ekonomi.
Namun, Indonesia mempunyai sesuatu yang khas. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, sementara mayoritas masyarakatnya juga hidup dengan nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam. Karena itu, muncul gagasan mengenai Ekonomi Pancasila-Islam, yaitu suatu pendekatan ekonomi yang berusaha mempertemukan nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks kehidupan Indonesia.
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa Ekonomi Pancasila-Islam tidak tepat jika hanya disebut sebagai kapitalisme yang diberi sedikit nilai Islam, sosialisme yang diberi label Pancasila, atau sekadar “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme.
Gagasan utamanya adalah membangun suatu sistem ekonomi yang memiliki identitas dan karakter sendiri.
Sistem tersebut berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting:
Untuk siapa kegiatan ekonomi dilakukan?
Siapa yang berhak memiliki kekayaan?
Apa batas kebebasan ekonomi?
Apa tanggung jawab negara?
Bagaimana kepentingan individu dan masyarakat diseimbangkan?
Bagaimana kekayaan digunakan sebagai amanah, bukan hanya sebagai alat mencari keuntungan?
Dari sinilah pembahasan mengenai Ekonomi Pancasila-Islam menjadi menarik.
A. BUKAN KAPITALISME, BUKAN SOSIALISME, BUKAN SEKADAR “JALAN TENGAH”
1. Mengapa perlu dikatakan “bukan kapitalisme”?
Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi dan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi memiliki posisi yang sangat kuat.
Seseorang dapat memiliki perusahaan, tanah, modal, dan berbagai aset. Ia juga mempunyai kebebasan untuk menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan.
Kebebasan tersebut dapat menghasilkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Orang terdorong untuk bekerja keras, menciptakan produk baru, membuka usaha, dan melakukan investasi.
Namun, apabila kebebasan ekonomi tidak disertai dengan batas moral dan tanggung jawab sosial, dapat muncul berbagai persoalan.
Misalnya:
kesenjangan ekonomi;
monopoli;
eksploitasi pekerja;
konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu;
kegiatan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan;
kerusakan lingkungan demi kepentingan bisnis.
Dalam perspektif Pancasila-Islam, keuntungan tidak dilarang. Bahkan perdagangan dan kegiatan usaha merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi.
Yang menjadi persoalan adalah ketika keuntungan menjadi satu-satunya tujuan.
Islam mengenal konsep bahwa harta merupakan amanah dari Allah. Artinya, manusia boleh memiliki dan menggunakan harta, tetapi kepemilikannya tidak boleh dipahami sebagai kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.
Pancasila juga menempatkan kepentingan sosial dalam kehidupan ekonomi melalui nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.
Jadi:
Boleh mencari keuntungan, tetapi keuntungan harus berjalan bersama tanggung jawab.
2. Mengapa bukan sosialisme?
Sosialisme secara umum memberikan perhatian besar terhadap kepentingan kolektif dan pemerataan, serta dalam berbagai bentuknya dapat memberikan peran besar kepada negara atau kepemilikan bersama dalam perekonomian.
Sisi positifnya adalah perhatian terhadap:
pemerataan;
kesejahteraan masyarakat;
perlindungan kelompok lemah;
pengurangan kesenjangan.
Tetapi apabila diterapkan secara ekstrem, kepemilikan pribadi dan kebebasan individu dapat terlalu dibatasi.
Dalam perspektif Pancasila-Islam, kepemilikan pribadi tetap diakui.
Seseorang boleh memiliki:
rumah;
tanah;
kendaraan;
usaha;
tabungan;
aset produktif.
Namun, kepemilikan tersebut mempunyai tanggung jawab sosial dan moral.
Dengan kata lain:
Individu boleh memiliki, tetapi tidak boleh melupakan masyarakat.
3. Apakah berarti Ekonomi Pancasila-Islam adalah “jalan tengah”?
Tidak sesederhana itu.
Istilah “jalan tengah” sering dipahami sebagai mengambil sedikit kapitalisme dan sedikit sosialisme, kemudian mencampurkannya.
Padahal, gagasan sistem sendiri jauh lebih mendalam.
Misalnya, kita tidak hanya mengambil:
Kapitalisme + Sosialisme = Ekonomi Pancasila-Islam.
Tidak demikian.
Yang lebih tepat adalah melihat bahwa sistem ini memiliki sumber nilai sendiri, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk menentukan bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan.
Sumber nilai tersebut antara lain:
Pancasila + nilai-nilai Islam + realitas masyarakat Indonesia + perkembangan ekonomi global.
Jadi, bukan sekadar mencampur dua sistem ekonomi, tetapi membangun kerangka berpikir ekonomi yang sesuai dengan konteks Indonesia dan nilai yang dianutnya.
B. ORISINALITAS SISTEM: AKAR LOKAL, NILAI UNIVERSAL ISLAM, DAN KONTEKS GLOBAL
Agar suatu sistem dapat disebut mempunyai karakter sendiri, sistem tersebut harus mempunyai akar pemikiran dan nilai yang jelas.
Dalam Ekonomi Pancasila-Islam, setidaknya ada tiga sumber penting.
1. Akar lokal Indonesia
Indonesia mempunyai sejarah dan budaya ekonomi yang unik.
Sebelum konsep ekonomi modern berkembang, masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai bentuk kerja sama.
Contohnya adalah:
gotong royong;
musyawarah;
kerja bersama;
koperasi;
tolong-menolong;
kepentingan komunitas.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara tradisional tidak hanya berpikir:
“Apa keuntungan saya?”
Tetapi juga:
“Apa manfaatnya bagi kita?”
Inilah yang membedakan pendekatan tersebut dengan pandangan ekonomi yang hanya berfokus pada kepentingan individu.
Contoh sederhana
Bayangkan sebuah desa memiliki lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi.
Ada dua kemungkinan.
Model pertama:
Satu orang menguasai seluruh lahan dan keuntungan hanya dinikmati dirinya.
Model kedua:
Lahan dikelola secara bersama melalui lembaga yang disepakati masyarakat, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama dengan tetap memberikan hak yang adil kepada pihak yang memiliki atau mengelolanya.
Model kedua lebih dekat dengan semangat kebersamaan dan keadilan sosial.
2. Nilai universal Islam
Islam memberikan prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi.
Beberapa nilai penting antara lain:
a. Tauhid
Tauhid mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak terpisah dari hubungan dengan Allah.
Dalam ekonomi, hal ini berarti aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan:
“Berapa besar keuntungan saya?”
Tetapi juga:
“Apakah cara mendapatkannya benar?”
b. Amanah
Harta merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, seseorang tidak boleh menggunakan kekayaan secara semena-mena.
c. Keadilan
Islam sangat menekankan keadilan.
Keadilan dalam ekonomi dapat berarti:
tidak menipu;
tidak mengurangi hak orang lain;
memberikan upah secara layak;
tidak melakukan eksploitasi;
tidak melakukan transaksi yang merugikan secara tidak adil.
d. Maslahah
Maslahah berarti kemanfaatan atau kemaslahatan.
Kegiatan ekonomi idealnya memberikan manfaat, bukan hanya kepada pemilik modal tetapi juga kepada masyarakat.
e. Larangan riba, gharar, dan maysir
Ekonomi Islam memberikan batasan terhadap transaksi tertentu.
Secara sederhana:
riba → tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu;
gharar → ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi;
maysir → praktik yang mengandung unsur perjudian/spekulasi yang dilarang.
Tujuannya adalah membangun kegiatan ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab.
3. Konteks global
Ekonomi Indonesia tidak hidup sendirian.
Indonesia terhubung dengan:
perdagangan internasional;
teknologi;
investasi;
pasar global;
digitalisasi;
perubahan iklim;
perkembangan keuangan;
ekonomi kreatif.
Karena itu, Ekonomi Pancasila-Islam tidak berarti menolak dunia modern.
Sebaliknya, sistem tersebut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Misalnya, teknologi digital dapat digunakan untuk:
memperluas akses keuangan;
mengembangkan UMKM;
mempercepat transaksi;
memperluas pasar;
meningkatkan efisiensi.
Tetapi penggunaannya tetap perlu memperhatikan:
keadilan + keamanan + etika + kemanfaatan.
C. TIPE-TIPE KEPEMILIKAN DALAM SINTESIS PANCASILA-ISLAM
Salah satu pertanyaan penting dalam sistem ekonomi adalah:
“Siapa yang boleh memiliki kekayaan?”
Dalam pendekatan Pancasila-Islam, jawabannya tidak hanya “individu” atau “negara”.
Ada beberapa bentuk kepemilikan.
1. Kepemilikan individu
Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi.
Seseorang dapat memiliki:
uang;
rumah;
tanah;
kendaraan;
usaha;
barang;
aset produktif.
Kepemilikan tersebut memberikan seseorang hak untuk menggunakan dan mengelola hartanya.
Namun, hak tersebut bukan berarti tanpa batas.
Pemilik harus memperhatikan:
hukum;
kepentingan orang lain;
moral;
lingkungan;
kewajiban sosial.
Contoh
Seseorang memiliki toko.
Ia berhak menentukan strategi usahanya.
Namun, ia tidak boleh:
menipu pembeli;
menjual barang dengan cara yang merugikan secara tidak adil;
mengeksploitasi pekerja;
merusak lingkungan.
Jadi:
Hak kepemilikan berjalan bersama tanggung jawab.
2. Kepemilikan kolektif
Kepemilikan kolektif berarti sumber daya atau usaha dikelola bersama oleh sekelompok orang.
Contohnya:
koperasi;
usaha bersama;
komunitas;
kelompok masyarakat.
Model ini sesuai dengan semangat:
“Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.”
Koperasi menjadi contoh menarik karena seseorang tetap mempunyai hak sebagai anggota, tetapi kegiatan ekonomi dilakukan melalui organisasi bersama.
Keuntungannya tidak hanya dilihat dari keuntungan pribadi, tetapi juga manfaat bagi anggota.
3. Kepemilikan negara
Ada sumber daya tertentu yang memiliki dampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga negara mempunyai peran penting dalam pengelolaannya.
Negara berfungsi untuk:
mengatur;
mengawasi;
melindungi;
menyediakan pelayanan publik;
menjaga kepentingan masyarakat;
mencegah monopoli dan eksploitasi.
Tetapi peran negara juga bukan berarti negara harus menguasai seluruh kegiatan ekonomi.
Yang penting adalah:
Negara hadir ketika kehadirannya dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
4. Amanah Ilahi sebagai dasar kepemilikan
Inilah salah satu konsep yang sangat penting.
Dalam perspektif Islam, manusia bukan pemilik mutlak seluruh alam.
Manusia diberikan amanah untuk mengelola sumber daya.
Bayangkan seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola uang milik orang lain.
Apakah dia bebas menggunakannya sesuka hati?
Tentu tidak.
Dia harus mempertanggungjawabkannya.
Begitu pula dalam konsep amanah, kekayaan harus digunakan secara bertanggung jawab.
Maka dapat dirumuskan:
Kepemilikan → hak untuk mengelola + kewajiban untuk mempertanggungjawabkan.
D. PERBANDINGAN PARADIGMA EKONOMI
Untuk memahami Ekonomi Pancasila-Islam, kita perlu membandingkannya dengan beberapa paradigma lain.
| Aspek | Kapitalisme | Sosialisme | Ekonomi Islam | Ekonomi Pancasila | Pancasila-Islam Integratif |
|---|---|---|---|---|---|
| Fokus utama | Kebebasan individu & pasar | Kepentingan kolektif | Keadilan & syariah | Keadilan sosial & kebersamaan | Keadilan, amanah, kemaslahatan |
| Kepemilikan | Sangat kuat pada individu | Cenderung kolektif/negara | Individu diakui dengan batas syariah | Individu, koperasi, negara | Individu, kolektif, negara |
| Peran negara | Cenderung terbatas dalam bentuk tertentu | Sangat kuat dalam bentuk tertentu | Pengatur dan penjaga keadilan | Penting untuk kesejahteraan | Aktif secara proporsional |
| Motif ekonomi | Keuntungan & kepentingan individu | Kepentingan bersama | Keuntungan + ibadah + kemaslahatan | Kesejahteraan bersama | Keuntungan + amanah + keadilan |
| Moral | Tidak selalu menjadi dasar sistem | Bergantung pada bentuk sistem | Bagian penting | Bagian penting | Menjadi fondasi |
| Pasar | Sangat penting | Dapat dibatasi | Diakui dengan aturan syariah | Diakui dengan pengaturan | Diakui tetapi diarahkan |
| Tujuan | Efisiensi & pertumbuhan | Pemerataan | Falah/kesejahteraan dunia-akhirat | Keadilan sosial | Kesejahteraan yang adil dan bermoral |
Apa yang bisa kita pahami?
Tidak ada sistem yang harus dipahami hanya sebagai “baik” atau “buruk”.
Masing-masing mempunyai kelebihan dan persoalan.
Kapitalisme misalnya dapat mendorong inovasi dan efisiensi.
Sosialisme memberikan perhatian besar pada pemerataan.
Ekonomi Islam memberikan fondasi moral dan aturan syariah.
Ekonomi Pancasila menekankan kebersamaan dan keadilan sosial.
Sementara pendekatan Pancasila-Islam integratif berusaha menghubungkan berbagai aspek tersebut dalam kerangka nilai yang sesuai dengan Indonesia.
E. CIRI-CIRI KHAS SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM: MATRIKS SINTESIS
Sekarang kita masuk pada bagian inti.
Apa sebenarnya yang membuat Ekonomi Pancasila-Islam memiliki ciri khas?
Kita dapat melihatnya melalui beberapa unsur.
1. Manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk moral
Manusia memang membutuhkan uang.
Manusia membutuhkan:
makanan;
rumah;
pendidikan;
pekerjaan;
penghasilan;
keamanan ekonomi.
Namun manusia bukan sekadar “mesin pencari keuntungan.”
Manusia juga mempunyai:
moral;
tanggung jawab;
nilai agama;
kepedulian sosial.
Karena itu, kegiatan ekonomi seharusnya mempertimbangkan keuntungan dan kebaikan.
2. Keuntungan bukan tujuan satu-satunya
Ekonomi Pancasila-Islam tidak mengatakan:
“Mencari keuntungan itu salah.”
Tidak.
Keuntungan adalah bagian normal dari kegiatan usaha.
Yang menjadi persoalan adalah ketika keuntungan diperoleh dengan:
penipuan;
eksploitasi;
ketidakadilan;
kerusakan lingkungan;
mengambil hak orang lain.
Maka prinsipnya:
Profit boleh, tetapi profit harus halal, adil, dan bermanfaat.
3. Kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab
Individu diberikan ruang untuk:
bekerja;
berdagang;
membuka usaha;
berinovasi;
memiliki harta.
Tetapi kebebasan tersebut mempunyai batas.
Misalnya:
Bebas berdagang → tetapi tidak bebas menipu.
Bebas memiliki → tetapi tidak bebas merampas.
Bebas mencari keuntungan → tetapi tidak bebas mengeksploitasi.
Bebas menggunakan sumber daya → tetapi tidak bebas merusak lingkungan.
Ini merupakan konsep kebebasan yang bertanggung jawab.
4. Keadilan sosial
Keadilan merupakan salah satu pusat sistem ini.
Keadilan tidak selalu berarti semua orang mendapatkan jumlah yang sama.
Keadilan berarti setiap orang mendapatkan haknya secara layak.
Misalnya, dalam perusahaan:
Pemilik modal mempunyai hak mendapatkan keuntungan.
Pekerja mempunyai hak mendapatkan upah yang layak.
Konsumen mempunyai hak mendapatkan produk yang baik.
Negara mempunyai hak mendapatkan pajak sesuai aturan.
Masyarakat mempunyai hak mendapatkan lingkungan yang tidak dirusak.
Jadi, ekonomi harus memperhatikan semua pihak yang terlibat.
5. Gotong royong
Gotong royong merupakan karakter penting dalam konteks Indonesia.
Dalam ekonomi, gotong royong dapat diwujudkan melalui:
koperasi;
UMKM;
usaha komunitas;
pembiayaan sosial;
zakat;
wakaf produktif;
program pemberdayaan masyarakat.
Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya menjadi objek ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi.
6. Negara sebagai penjaga keadilan
Negara tidak harus menguasai semua kegiatan ekonomi.
Namun negara tidak boleh pula sepenuhnya meninggalkan masyarakat.
Negara mempunyai tugas untuk:
membuat aturan;
mengawasi pasar;
mencegah monopoli;
melindungi konsumen;
melindungi pekerja;
membantu masyarakat miskin;
menyediakan pelayanan publik;
mengelola sumber daya strategis sesuai kepentingan masyarakat.
Jadi posisi negara dapat digambarkan sebagai:
Pengatur + pelindung + pengawas + pemberdaya.
7. Ekonomi sebagai bagian dari ibadah
Dalam Islam, aktivitas ekonomi dapat mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat dan cara yang benar.
Contohnya seorang pedagang.
Dia bekerja untuk mendapatkan keuntungan.
Tetapi dia:
jujur;
tidak menipu;
menjual barang yang halal;
memberikan hak pembeli;
membayar kewajiban;
membantu orang lain.
Maka aktivitas ekonominya tidak hanya memiliki nilai finansial, tetapi juga nilai moral dan spiritual.
8. Distribusi kekayaan
Sistem ini juga memberikan perhatian terhadap distribusi.
Mengapa?
Karena ekonomi tidak hanya berbicara mengenai:
“Bagaimana menghasilkan kekayaan?”
tetapi juga:
“Bagaimana kekayaan memberikan manfaat secara adil?”
Islam mengenal instrumen seperti:
zakat;
infak;
sedekah;
wakaf.
Sementara dalam konteks negara modern terdapat instrumen seperti:
pajak;
bantuan sosial;
jaminan sosial;
program pemberdayaan ekonomi.
Semua instrumen tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sesuai kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku.
9. Kepedulian terhadap lingkungan
Ekonomi modern tidak bisa hanya berbicara mengenai produksi dan konsumsi.
Ada pertanyaan lain:
“Apa dampaknya terhadap lingkungan?”
Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan tetapi mencemari sungai dan merusak kehidupan masyarakat, maka keberhasilan ekonominya perlu dipertanyakan.
Dalam perspektif amanah, alam bukan sekadar objek untuk dieksploitasi.
Manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.
Maka pembangunan ekonomi idealnya memperhatikan:
ekonomi + sosial + lingkungan + moral.
10. Tujuan akhirnya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi memang penting.
Tetapi pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Misalnya:
Sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi:
kemiskinan masih tinggi;
kesenjangan semakin besar;
lingkungan rusak;
pekerja tidak terlindungi.
Apakah kondisi tersebut sudah dapat disebut ideal?
Belum tentu.
Dalam pendekatan Pancasila-Islam, keberhasilan ekonomi seharusnya dilihat secara lebih luas:
Apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih mendapatkan kemaslahatan?
MATRIKS SINTESIS EKONOMI PANCASILA-ISLAM
Agar lebih mudah dipahami, seluruh konsep tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
| Nilai | Pancasila | Islam | Bentuk dalam Ekonomi |
|---|---|---|---|
| Ketuhanan | Sila 1 | Tauhid | Ekonomi berlandaskan moral |
| Kemanusiaan | Sila 2 | Keadilan & rahmah | Perlindungan manusia |
| Persatuan | Sila 3 | Ukhuwah | Kerja sama ekonomi |
| Musyawarah | Sila 4 | Syura | Pengambilan keputusan bersama |
| Keadilan sosial | Sila 5 | 'Adl & maslahah | Distribusi yang adil |
| Gotong royong | Nilai sosial Indonesia | Ta'awun | Kerja sama dan pemberdayaan |
| Amanah | Tanggung jawab sosial | Amanah | Harta dikelola secara bertanggung jawab |
| Kebebasan | Hak individu | Muamalah dengan batas syariah | Kebebasan usaha yang bertanggung jawab |
| Kepemilikan | Individu + sosial + negara | Milik individu dengan tanggung jawab | Kepemilikan plural |
| Kesejahteraan | Keadilan sosial | Falah | Kesejahteraan material dan moral |
CONTOH SEDERHANA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Supaya konsep ini tidak terlalu teoritis, mari kita gunakan contoh.
Contoh: Usaha Kedai Kopi
Misalnya Ahmad membuka kedai kopi.
Dalam perspektif kapitalisme murni
Fokus utamanya dapat berupa:
“Bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar mungkin?”
Dalam perspektif Pancasila-Islam
Ahmad tetap ingin mendapatkan keuntungan.
Tetapi dia juga berpikir:
“Bagaimana usaha saya memberikan manfaat?”
Kemudian dia:
menjual produk dengan harga yang wajar;
jujur mengenai kualitas produk;
membayar pekerja secara layak;
tidak menipu pelanggan;
menjaga kebersihan;
mengurangi sampah;
membayar kewajiban kepada negara;
membantu masyarakat sekitar jika mampu;
menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial;
menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah.
Keuntungan tetap ada.
Namun keuntungan tersebut ditempatkan dalam kerangka:
keuntungan + kejujuran + tanggung jawab + kemaslahatan.
Inilah salah satu gambaran sederhana mengenai ekonomi Pancasila-Islam.
RUMUS SEDERHANA UNTUK MENGINGAT BAB 7
Kalau ingin menghafalnya untuk ujian, gunakan rumus:
PANCASILA + ISLAM + INDONESIA + GLOBAL = SISTEM EKONOMI BERKARAKTER SENDIRI
Kemudian ingat 5 kata kunci:
1. KEADILAN
Tidak boleh terjadi eksploitasi dan ketimpangan yang tidak adil.
2. AMANAH
Harta dan sumber daya harus dipertanggungjawabkan.
3. KEPEMILIKAN
Individu, kolektif, dan negara sama-sama memiliki ruang.
4. GOTONG ROYONG
Ekonomi tidak hanya mengejar kepentingan pribadi.
5. KEMASLAHATAN
Tujuan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
KESIMPULAN
Ekonomi Pancasila-Islam dapat dipahami sebagai gagasan sistem ekonomi yang berusaha membangun identitas sendiri dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip Islam, karakter sosial-budaya Indonesia, serta kebutuhan menghadapi ekonomi global.
Sistem ini bukan kapitalisme, karena tidak menempatkan keuntungan dan kebebasan individu sebagai satu-satunya orientasi.
Sistem ini juga bukan sosialisme, karena tetap mengakui kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi.
Dan sistem ini bukan sekadar jalan tengah, karena bukan hanya mencampurkan dua sistem yang sudah ada. Ia berusaha menggunakan landasan nilai dan tujuan sendiri.
Inti pemikirannya dapat diringkas menjadi:
Manusia boleh mencari kekayaan, tetapi kekayaan harus diperoleh dengan cara yang benar, digunakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.
Dengan demikian, ekonomi tidak hanya bertanya:
“Berapa keuntungan yang diperoleh?”
tetapi juga:
“Bagaimana keuntungan itu diperoleh?”
“Siapa yang mendapatkan manfaat?”
“Apakah prosesnya adil?”
“Apakah manusia diperlakukan secara bermartabat?”
“Apakah lingkungan tetap terjaga?”
“Apakah kekayaan tersebut digunakan sebagai amanah?”
Inilah yang menjadi ciri penting Ekonomi Pancasila-Islam sebagai “sistem sendiri”: kebebasan ekonomi tetap ada, kepemilikan tetap diakui, keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi semuanya ditempatkan dalam bingkai keadilan, moral, amanah, gotong royong, dan kemaslahatan sosial.
Komentar
Posting Komentar