BAB 6 : PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU.

 BAB 6

PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

Pendahuluan

Pembahasan mengenai kesejahteraan sering kali dimulai dari angka: berapa pendapatan per kapita, berapa pertumbuhan ekonomi, berapa tingkat kemiskinan, atau seberapa besar Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Angka-angka tersebut memang penting. Namun, apakah seseorang benar-benar sejahtera hanya karena pendapatannya meningkat?

Bayangkan dua orang yang sama-sama memiliki pendapatan Rp5 juta per bulan. Orang pertama tinggal di lingkungan yang aman, mendapatkan pendidikan yang baik, memiliki akses kesehatan, mempunyai pekerjaan yang layak, dan hidup dalam keluarga yang harmonis. Orang kedua tinggal di daerah dengan air tercemar, sulit memperoleh layanan kesehatan, bekerja dalam kondisi tidak aman, dan hidup dalam lingkungan sosial yang penuh konflik.

Secara statistik, pendapatan mereka sama. Tetapi secara nyata, kualitas kesejahteraan mereka berbeda.

Di sinilah paradigma kesejahteraan sosial terpadu menjadi penting. Kesejahteraan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan membeli barang dan jasa. Kesejahteraan harus mencakup dimensi material, sosial, moral, spiritual, psikologis, kelembagaan, dan ekologis.

Ekonomi Islam menawarkan konsep falah, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan manusia yang bersifat menyeluruh, tidak hanya di dunia tetapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat. Sementara itu, ekonomi Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita penting kehidupan ekonomi dan kenegaraan.

Keduanya dapat dipertemukan dalam sebuah paradigma yang melihat pembangunan bukan sekadar sebagai proses meningkatkan produksi, melainkan sebagai proses memanusiakan manusia dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup secara bermartabat.

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

1. Mengapa pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir?

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Ketika PDB meningkat, investasi bertambah, produksi meningkat, dan pendapatan nasional naik, negara dianggap mengalami kemajuan.

Namun, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya hanyalah sarana, bukan tujuan akhir.

Pertumbuhan dapat terjadi bersamaan dengan ketimpangan.

Sebuah negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi masih memiliki masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, perumahan layak, dan pekerjaan yang aman.

Karena itu, pertanyaan pembangunan tidak boleh berhenti pada:

“Seberapa besar ekonomi tumbuh?”

Pertanyaan berikutnya harus diajukan:

“Siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?”

dan:

“Apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas kehidupan manusia?”

Pertanyaan ini membawa kita kepada konsep falah dan keadilan sosial.

2. Memahami konsep falah

Dalam ekonomi Islam, falah dapat dipahami sebagai keberhasilan, keselamatan, kesejahteraan, dan keberuntungan yang bersifat menyeluruh.

Falah tidak identik dengan kekayaan.

Orang kaya belum tentu mencapai falah, sebagaimana orang yang tidak kaya secara material tidak otomatis gagal mencapai kehidupan yang baik.

Mengapa?

Karena Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan material sekaligus spiritual.

Manusia membutuhkan:

makanan;

tempat tinggal;

kesehatan;

pendidikan;

pekerjaan;

keamanan;

keluarga;

hubungan sosial;

ketenangan batin; dan

kehidupan yang sesuai dengan nilai moral dan agama.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi.

Kekayaan diperlukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan secara bertanggung jawab.

3. Falah bukan anti-kekayaan

Penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa Islam memandang kekayaan sebagai sesuatu yang buruk.

Islam tidak melarang manusia menjadi kaya.

Yang menjadi persoalan adalah cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut.

Seorang pengusaha yang membangun perusahaan, menciptakan lapangan kerja, membayar pekerja dengan layak, membayar kewajiban, tidak menipu konsumen, dan memberikan manfaat kepada masyarakat dapat memperoleh keuntungan sekaligus menjalankan fungsi sosial.

Dengan demikian, Islam tidak menempatkan:

kekayaan VS moralitas

sebagai dua hal yang harus selalu bertentangan.

Yang dikehendaki adalah:

kekayaan + moralitas + tanggung jawab sosial.

4. Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi Pancasila

Dalam Pancasila, orientasi tersebut tercermin sangat kuat dalam sila kelima:

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Keadilan sosial berarti pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Jika pembangunan menghasilkan gedung-gedung tinggi, perusahaan besar, pusat perdagangan modern, dan pertumbuhan investasi tetapi sebagian masyarakat masih tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, maka pembangunan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan sosial.

Keadilan sosial menuntut agar:

kesempatan ekonomi tidak hanya tersedia bagi kelompok kaya;

masyarakat miskin mendapatkan perlindungan;

pekerja memperoleh hak yang layak;

usaha kecil memperoleh ruang berkembang;

pendidikan dan kesehatan dapat diakses secara luas;

sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat;

kelompok rentan tidak ditinggalkan; dan

hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata.

5. Titik temu falah dan keadilan sosial

Falah dan keadilan sosial memiliki orientasi yang berbeda secara konseptual, tetapi dapat dipertemukan dalam pembangunan masyarakat.

Secara sederhana:

Falah → kesejahteraan manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai Islam.

Keadilan sosial → kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat berdasarkan nilai Pancasila dan konstitusi.

Titik temunya adalah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat produksi atau konsumen.

Manusia adalah tujuan pembangunan.

B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Mengapa pembangunan harus berorientasi pada manusia?

Pembangunan sering kali diukur melalui pembangunan fisik.

Jalan dibangun.

Bandara dibangun.

Kawasan industri berkembang.

Pusat perbelanjaan bertambah.

Namun, pembangunan fisik tidak otomatis menghasilkan manusia yang sejahtera.

Jika masyarakat kehilangan kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, atau kebebasan menjalankan kehidupannya secara bermartabat, maka pembangunan tersebut kehilangan makna substantifnya.

Dalam pemikiran Islam, salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk memahami tujuan syariah adalah maqashid syariah.

Secara umum, maqashid syariah berkaitan dengan tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan manusia.

Lima unsur yang sering dibahas adalah perlindungan terhadap:

agama (hifz al-din);

jiwa (hifz al-nafs);

akal (hifz al-'aql);

keturunan (hifz al-nasl); dan

harta (hifz al-mal).

Dalam literatur kontemporer, pengembangan dan perluasan pembahasan maqashid juga dapat memasukkan berbagai dimensi kemaslahatan manusia secara lebih luas.

2. Perlindungan jiwa

Prinsip perlindungan jiwa berarti kehidupan manusia harus dijaga.

Dalam konteks pembangunan, hal ini berhubungan dengan:

akses terhadap makanan bergizi;

pelayanan kesehatan;

air bersih;

sanitasi;

keselamatan kerja;

keamanan masyarakat;

penanganan bencana; dan

lingkungan yang sehat.

Bayangkan seorang pekerja mendapatkan gaji tinggi tetapi bekerja tanpa perlindungan keselamatan. Dari perspektif ekonomi sempit, pekerja tersebut mungkin dianggap memiliki pekerjaan yang baik.

Tetapi dari perspektif perlindungan jiwa, kondisinya bermasalah.

Karena itu, pembangunan ekonomi harus memastikan bahwa aktivitas produksi tidak mengorbankan keselamatan manusia.

3. Perlindungan akal

Akal merupakan salah satu aspek penting dalam Islam.

Manusia membutuhkan kemampuan berpikir agar dapat menjalankan kehidupannya secara bertanggung jawab.

Dalam pembangunan modern, perlindungan akal sangat erat dengan:

pendidikan;

literasi;

akses terhadap informasi;

penelitian;

pengembangan ilmu pengetahuan;

kebebasan berpikir yang bertanggung jawab; dan

perlindungan masyarakat dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir.

Pendidikan karena itu bukan sekadar instrumen untuk memperoleh pekerjaan.

Pendidikan adalah investasi kemanusiaan.

Masyarakat yang berpendidikan lebih mampu memahami hak-haknya, mengambil keputusan ekonomi, mengelola keuangan, mengembangkan usaha, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

4. Perlindungan keturunan

Perlindungan keturunan tidak hanya berarti menjaga keberlangsungan biologis keluarga.

Dalam konteks pembangunan sosial, prinsip ini dapat dikaitkan dengan penciptaan lingkungan yang memungkinkan generasi berikutnya tumbuh secara sehat dan bermartabat.

Hal tersebut meliputi:

perlindungan anak;

pendidikan keluarga;

kesehatan ibu dan anak;

pencegahan kekerasan;

lingkungan yang sehat;

keamanan pangan;

jaminan sosial; dan

keberlanjutan lingkungan.

Generasi mendatang tidak boleh menerima dunia yang lebih buruk hanya karena generasi sekarang mengejar keuntungan jangka pendek.

5. Perlindungan harta

Islam mengakui hak kepemilikan dan pentingnya harta dalam kehidupan manusia.

Harta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan usaha, membangun keluarga, dan melakukan aktivitas sosial.

Namun, perlindungan harta tidak berarti membenarkan akumulasi kekayaan tanpa batas.

Harta harus diperoleh melalui cara yang benar.

Karena itu, Islam melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi.

Dalam konteks modern, perlindungan harta dapat berkaitan dengan:

kepastian hukum;

perlindungan konsumen;

keamanan transaksi;

perlindungan hak milik;

pemberantasan korupsi;

sistem keuangan yang sehat;

akses pembiayaan yang adil; dan

perlindungan terhadap usaha masyarakat.

6. Perlindungan agama

Perlindungan agama menunjukkan dimensi spiritual dalam pembangunan manusia.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural, prinsip ini perlu dipahami dalam konteks penghormatan terhadap kehidupan beragama dan kebebasan menjalankan keyakinan sesuai hukum dan konstitusi.

Manusia bukan hanya makhluk ekonomi.

Ia juga memiliki kebutuhan makna, keyakinan, moral, dan spiritual.

Karena itu, pembangunan yang benar-benar manusiawi harus memberi ruang bagi kehidupan spiritual dan moral masyarakat.

7. Maqashid syariah dan pembangunan manusia Indonesia

Jika kelima prinsip tersebut ditempatkan dalam konteks Indonesia, kita memperoleh perspektif pembangunan yang sangat luas.

Maqashid Syariah Dimensi pembangunan

Perlindungan agama Kehidupan spiritual dan moral

Perlindungan jiwa Kesehatan, pangan, keamanan

Perlindungan akal Pendidikan dan ilmu pengetahuan

Perlindungan keturunan Keluarga, anak, dan generasi mendatang

Perlindungan harta Ekonomi, pekerjaan, kepemilikan, dan keamanan ekonomi

Dengan demikian, pembangunan manusia tidak cukup diukur melalui pendapatan.

Pembangunan harus menghasilkan manusia yang sehat, berpendidikan, aman, produktif, bermoral, memiliki keluarga yang terlindungi, serta mampu hidup secara bermartabat.

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

1. Kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang

Kemiskinan sering didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan atau pengeluaran di bawah garis tertentu.

Definisi tersebut penting untuk pengukuran statistik.

Namun, kemiskinan memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks.

Seseorang dapat mengalami kemiskinan karena:

tidak memiliki akses pendidikan;

tidak mempunyai pekerjaan yang layak;

tidak memiliki aset;

sulit memperoleh modal;

tinggal di daerah terpencil;

mengalami diskriminasi;

memiliki akses kesehatan yang buruk;

mengalami ketidakamanan pangan;

tidak memiliki perlindungan sosial; atau

terjebak dalam struktur ekonomi yang membuatnya sulit naik kelas.

Karena itu, kemiskinan harus dipahami sebagai keterbatasan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang layak.

2. Perspektif Islam terhadap kemiskinan

Islam memberikan perhatian besar kepada kelompok miskin dan rentan.

Zakat merupakan salah satu instrumen utama yang memiliki fungsi sosial dan distributif.

Tetapi penanganan kemiskinan dalam perspektif Islam tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan konsumtif.

Ada perbedaan antara:

memberikan seseorang ikan

dan

membantu seseorang memiliki kemampuan menangkap ikan.

Keduanya dapat diperlukan.

Bantuan konsumtif penting ketika seseorang berada dalam kondisi darurat. Namun, dalam jangka panjang, masyarakat membutuhkan pemberdayaan agar mampu menghasilkan pendapatan sendiri.

Karena itu, zakat produktif, wakaf produktif, pembiayaan usaha mikro, pendidikan keterampilan, dan penguatan ekonomi komunitas dapat menjadi bagian dari strategi pemberdayaan.

3. Perspektif Pancasila terhadap kemiskinan

Dalam kerangka Pancasila, kemiskinan merupakan persoalan sosial yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada individu.

Jika seseorang miskin karena malas atau tidak berusaha, persoalannya mungkin sebagian berkaitan dengan perilaku individu.

Tetapi bagaimana jika seseorang miskin karena:

lahir dalam keluarga yang tidak memiliki aset;

tidak memperoleh pendidikan;

tinggal di daerah tanpa infrastruktur;

kehilangan pekerjaan;

mengalami bencana;

sakit berat;

atau berada dalam struktur ekonomi yang sangat tidak seimbang?

Dalam kondisi seperti itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab.

Inilah pentingnya negara kesejahteraan yang tetap menghargai produktivitas tetapi tidak membiarkan masyarakat jatuh tanpa perlindungan.

4. Kesenjangan ekonomi

Kesenjangan berbeda dengan kemiskinan.

Sebuah masyarakat dapat memiliki tingkat kemiskinan rendah tetapi tetap mengalami kesenjangan yang sangat tinggi.

Misalnya, sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar aset produktif, sementara sebagian besar masyarakat hanya memiliki aset yang sangat terbatas.

Kesenjangan yang terlalu ekstrem dapat menimbulkan berbagai masalah:

ketegangan sosial;

rendahnya mobilitas sosial;

konsentrasi kekuasaan ekonomi;

dominasi kelompok tertentu;

ketidakpercayaan terhadap institusi;

konflik kepentingan; dan

melemahnya rasa persatuan.

Dalam perspektif Pancasila, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat keadilan sosial.

Dalam Islam, kesenjangan yang mengarah pada penumpukan kekayaan dan melemahnya kelompok miskin juga menjadi persoalan serius.

5. Ketergantungan ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan dapat menjadi semakin rumit ketika suatu kelompok atau negara mengalami ketergantungan.

Ketergantungan terjadi ketika kemampuan suatu pihak untuk berkembang sangat dipengaruhi oleh pihak lain.

Dalam konteks ekonomi, ketergantungan dapat muncul melalui:

ketergantungan terhadap modal eksternal;

ketergantungan teknologi;

ketergantungan terhadap pasar tertentu;

ketergantungan terhadap impor;

ketergantungan terhadap bahan mentah;

ketergantungan terhadap utang; atau

ketergantungan pada perusahaan atau negara tertentu.

Tidak semua hubungan ekonomi internasional merupakan bentuk ketergantungan negatif.

Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat besar.

Masalah muncul ketika suatu negara atau masyarakat tidak memiliki kapasitas tawar dan kemampuan mandiri yang cukup.

6. Kemandirian sebagai bagian dari kesejahteraan

Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia.

Kemandirian berarti memiliki kemampuan untuk menentukan arah pembangunan sendiri.

Negara tetap dapat melakukan perdagangan, menerima investasi, bekerja sama dengan negara lain, dan menggunakan teknologi global.

Namun, kerja sama tersebut harus menghasilkan peningkatan kapasitas domestik, bukan sekadar menjadikan masyarakat sebagai pasar atau penyedia bahan mentah.

Dalam konteks ekonomi Pancasila-Islam, kemandirian dapat dibangun melalui:

penguatan UMKM;

koperasi;

pendidikan;

riset dan inovasi;

industri pengolahan;

ekonomi berbasis komunitas;

penguatan sektor pertanian;

pengelolaan sumber daya alam yang adil; dan

pengembangan keuangan yang inklusif.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

1. Keterbatasan PDB

PDB merupakan indikator penting untuk mengetahui ukuran aktivitas ekonomi.

Tetapi PDB tidak dirancang untuk menjawab seluruh pertanyaan tentang kesejahteraan manusia.

PDB dapat meningkat ketika aktivitas ekonomi meningkat, tetapi angka tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan:

apakah pendapatan terdistribusi secara adil;

apakah masyarakat sehat;

apakah pendidikan membaik;

apakah lingkungan terlindungi;

apakah pekerjaan semakin layak;

apakah masyarakat merasa aman;

atau apakah kualitas hubungan sosial meningkat.

Karena itu, PDB sebaiknya dipandang sebagai salah satu indikator, bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.

2. Dari pertumbuhan menuju pembangunan manusia

Paradigma kesejahteraan terpadu membutuhkan indikator yang lebih luas.

Setidaknya terdapat beberapa dimensi.

Dimensi ekonomi

Mengukur:

pendapatan;

kesempatan kerja;

produktivitas;

kepemilikan aset;

kemiskinan;

ketimpangan;

akses pembiayaan.

Dimensi kesehatan

Mengukur:

angka harapan hidup;

kesehatan ibu dan anak;

gizi;

akses layanan kesehatan;

sanitasi;

air bersih.

Dimensi pendidikan

Mengukur:

lama sekolah;

kualitas pembelajaran;

literasi;

akses pendidikan;

keterampilan;

kesempatan belajar sepanjang hayat.

Dimensi sosial

Mengukur:

keamanan;

kualitas keluarga;

solidaritas sosial;

inklusi;

perlindungan kelompok rentan.

Dimensi spiritual dan moral

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan juga memiliki dimensi hubungan manusia dengan Tuhan, moralitas, dan tanggung jawab.

Dimensi ini memang tidak mudah diubah menjadi satu angka sederhana.

Namun, kesulitan pengukuran bukan alasan untuk mengabaikannya.

Dimensi ekologis

Mengukur:

kualitas udara;

kualitas air;

kondisi hutan;

emisi;

keanekaragaman hayati;

pengelolaan limbah; dan

kemampuan lingkungan mendukung kehidupan.

3. Indikator holistik

Dari perspektif integratif Pancasila-Islam, kita dapat membayangkan sebuah indeks kesejahteraan yang memiliki beberapa komponen:

Kesejahteraan Holistik = Ekonomi + Kesehatan + Pendidikan + Keadilan + Keamanan Sosial + Moral/Spiritual + Lingkungan

Tentu saja, ini bukan rumus matematis yang harus digunakan secara literal.

Yang lebih penting adalah perubahan cara berpikir.

Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya ditanyakan melalui:

“Berapa besar ekonomi tumbuh?”

tetapi:

“Apakah manusia menjadi lebih sehat?”

“Apakah masyarakat menjadi lebih berpendidikan?”

“Apakah kesenjangan berkurang?”

“Apakah keluarga lebih terlindungi?”

“Apakah kesempatan ekonomi lebih merata?”

“Apakah lingkungan lebih baik?”

“Apakah masyarakat dapat hidup dengan bermartabat?”

Itulah makna melampaui PDB.

4. Falah sebagai indikator kesejahteraan substantif

Konsep falah menawarkan cara pandang yang lebih luas.

Seseorang dapat dikatakan menuju falah apabila kebutuhan materialnya terpenuhi, haknya terlindungi, kehidupannya bermoral, hubungan sosialnya sehat, dan kehidupannya memiliki orientasi spiritual.

Maka, kesejahteraan bukan sekadar:

having — memiliki

tetapi juga:

being — menjadi manusia yang baik dan bermartabat.

Dan juga:

belonging — menjadi bagian dari masyarakat.

Dengan perspektif tersebut, pembangunan manusia menjadi jauh lebih komprehensif.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

1. Mengapa negara diperlukan?

Dalam ekonomi pasar, individu dan perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas.

Kebebasan tersebut penting karena dapat mendorong:

inovasi;

efisiensi;

investasi;

kewirausahaan;

kreativitas; dan

penciptaan lapangan kerja.

Namun, pasar tidak selalu menghasilkan keadilan secara otomatis.

Ada kemungkinan terjadi:

monopoli;

kartel;

informasi tidak seimbang;

eksploitasi pekerja;

pencemaran lingkungan;

penipuan;

konsumsi berlebihan;

dan ketimpangan kekuatan ekonomi.

Karena itu, negara dibutuhkan sebagai regulator.

Tetapi negara juga harus berhati-hati.

Negara yang terlalu lemah dapat membiarkan pasar dikuasai segelintir pihak.

Sebaliknya, negara yang terlalu dominan dapat menghambat kebebasan ekonomi dan kreativitas masyarakat.

Di sinilah muncul kebutuhan terhadap negara sebagai regulator berkeadilan.

2. Negara dalam demokrasi ekonomi

Dalam kerangka demokrasi ekonomi, negara memiliki setidaknya beberapa fungsi.

Pertama, sebagai pembuat aturan

Negara menetapkan aturan agar aktivitas ekonomi berlangsung secara sehat.

Kedua, sebagai pengawas

Aturan tidak akan berarti tanpa pengawasan.

Negara harus memastikan bahwa perusahaan, lembaga keuangan, dan pelaku ekonomi mematuhi hukum.

Ketiga, sebagai pelindung

Negara harus melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Contohnya:

pekerja;

konsumen;

petani;

nelayan;

usaha mikro;

kelompok miskin; dan

masyarakat terdampak pembangunan.

Keempat, sebagai penyedia barang publik

Ada kebutuhan yang tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal oleh pasar, seperti:

pendidikan dasar;

kesehatan publik;

keamanan;

infrastruktur tertentu;

perlindungan lingkungan.

Kelima, sebagai redistributor

Melalui pajak dan kebijakan sosial, negara dapat melakukan redistribusi untuk mengurangi ketimpangan dan melindungi masyarakat yang rentan.

3. Konsep hisbah dalam tradisi Islam

Dalam sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam, terdapat konsep hisbah.

Secara umum, hisbah berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pada norma tertentu dalam kehidupan publik, termasuk aktivitas pasar.

Dalam konteks sejarah, fungsi hisbah dapat berkaitan dengan pengawasan perdagangan, kualitas barang, kejujuran transaksi, ukuran dan timbangan, serta pencegahan praktik yang merugikan masyarakat.

Petugas yang menjalankan fungsi tersebut dikenal sebagai muhtasib dalam literatur klasik.

Bayangkan sebuah pasar.

Pedagang menjual beras.

Pedagang pertama menggunakan timbangan yang benar.

Pedagang kedua sengaja mengurangi timbangan.

Pedagang ketiga mencampurkan barang berkualitas buruk tanpa memberi tahu konsumen.

Jika tidak ada mekanisme pengawasan, pedagang yang jujur justru dapat dirugikan karena pedagang curang dapat menawarkan harga lebih rendah.

Di sinilah fungsi pengawasan menjadi penting.

Tujuannya bukan menghilangkan pasar.

Sebaliknya, tujuannya adalah menjaga agar pasar tetap dapat dipercaya.

4. Hisbah dan regulasi ekonomi modern

Konsep hisbah tentu tidak harus diterapkan secara literal dalam negara modern.

Namun, fungsi etik dan sosialnya memiliki relevansi.

Dalam ekonomi modern, fungsi serupa dapat ditemukan dalam berbagai bentuk lembaga pengawasan, perlindungan konsumen, pengawasan persaingan usaha, pengawasan jasa keuangan, standar produk, dan berbagai mekanisme regulasi lainnya.

Persamaannya terletak pada satu gagasan:

Pasar membutuhkan aturan agar kebebasan ekonomi tidak berubah menjadi kebebasan untuk merugikan orang lain.

Dengan demikian, konsep hisbah dapat dibaca sebagai salah satu sumber historis pemikiran mengenai market governance yang berorientasi pada keadilan.

5. Negara bukan pengganti masyarakat

Penting untuk menegaskan bahwa negara bukan satu-satunya aktor kesejahteraan.

Kesejahteraan sosial membutuhkan kerja sama antara:

negara + masyarakat + keluarga + dunia usaha + organisasi sosial + lembaga keagamaan.

Negara menyediakan regulasi dan perlindungan.

Masyarakat membangun solidaritas.

Keluarga memberikan dukungan sosial.

Dunia usaha menciptakan lapangan kerja dan inovasi.

Lembaga keagamaan menjalankan fungsi moral dan sosial.

Koperasi serta organisasi masyarakat memperkuat ekonomi komunitas.

Karena itu, kesejahteraan sosial terpadu bukan proyek pemerintah semata.

Ia adalah proyek bersama seluruh masyarakat.

Integrasi Lima Dimensi Paradigma Kesejahteraan Sosial

Jika seluruh pembahasan Bab 6 dirangkum, kita dapat melihat sebuah pola yang sangat jelas.

1. Tujuan

Falah + keadilan sosial

↓

2. Subjek pembangunan

Manusia yang bermartabat

↓

3. Perlindungan dasar

Maqashid syariah

↓

4. Persoalan yang harus diatasi

Kemiskinan + kesenjangan + ketergantungan

↓

5. Ukuran keberhasilan

Kesejahteraan holistik, bukan hanya PDB

↓

6. Mekanisme kelembagaan

Negara + pasar + masyarakat + keluarga + komunitas

↓

7. Prinsip pengawasan

Demokrasi ekonomi + regulasi berkeadilan + semangat hisbah

Model tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat dibangun dengan satu kebijakan tunggal.

Menaikkan upah saja tidak cukup.

Memberikan bantuan sosial saja tidak cukup.

Membangun infrastruktur saja tidak cukup.

Meningkatkan investasi saja tidak cukup.

Mengembangkan keuangan syariah saja juga tidak cukup.

Semua komponen harus bekerja secara terpadu.

Contoh Penerapan: Program Pemberdayaan Petani

Agar konsep ini lebih mudah dipahami, bayangkan sebuah daerah yang sebagian besar penduduknya adalah petani kecil.

Masalah yang mereka hadapi:

harga pupuk tinggi;

akses modal terbatas;

hasil panen dibeli murah;

teknologi terbatas;

pendidikan rendah;

akses kesehatan terbatas;

dan sebagian besar petani tidak memiliki kemampuan mengolah hasil panen.

Jika pemerintah hanya memberikan bantuan uang sekali setahun, masalah tersebut belum selesai.

Paradigma kesejahteraan terpadu akan melihat persoalan secara lebih luas.

Dari perspektif ekonomi

Petani diberikan akses terhadap pembiayaan yang adil dan pasar.

Dari perspektif koperasi

Petani membangun koperasi untuk membeli input dan menjual hasil secara kolektif.

Dari perspektif Islam

Dapat dikembangkan instrumen zakat produktif, wakaf produktif, atau pembiayaan syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif Pancasila

Kebijakan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial.

Dari perspektif maqashid

Kesehatan, pendidikan, keluarga, harta, dan kualitas kehidupan petani ikut diperhatikan.

Dari perspektif keberlanjutan

Produksi pertanian diarahkan agar tidak merusak tanah dan sumber air.

Dari perspektif demokrasi ekonomi

Petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang menyangkut kehidupan mereka.

Hasil akhirnya bukan hanya:

“pendapatan petani naik.”

Tetapi:

petani menjadi lebih mandiri, sehat, terdidik, memiliki posisi tawar, mampu mengelola aset, dan hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan.

Itulah kesejahteraan sosial terpadu.

Penutup

Paradigma kesejahteraan sosial terpadu mengajak kita mengubah cara memandang pembangunan.

Selama ini, pembangunan sering dibayangkan sebagai proses menghasilkan lebih banyak barang, lebih banyak uang, lebih banyak investasi, dan lebih banyak pertumbuhan.

Paradigma Pancasila-Islam menawarkan pertanyaan yang lebih mendalam:

Untuk apa semua itu dilakukan?

Jawabannya adalah manusia.

Ekonomi harus bekerja untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai korban dari sistem ekonomi.

Dalam Islam, orientasi tersebut tercermin melalui konsep falah dan maqashid syariah. Falah memberikan gambaran mengenai kesejahteraan yang menyeluruh, sedangkan maqashid syariah memberikan kerangka perlindungan terhadap berbagai aspek fundamental kehidupan manusia.

Dalam Pancasila, orientasi tersebut tercermin dalam cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan gagasan demokrasi ekonomi. Perekonomian bukan hanya mengenai kebebasan individu untuk mencari keuntungan, tetapi juga mengenai bagaimana sumber daya ekonomi digunakan untuk menciptakan kemakmuran bersama.

Karena itu, kemiskinan tidak boleh hanya dilihat sebagai kekurangan pendapatan. Kesenjangan tidak boleh hanya dilihat sebagai perbedaan angka kekayaan. Ketergantungan tidak boleh hanya dilihat sebagai hubungan perdagangan. Semuanya harus dianalisis sebagai persoalan kemampuan manusia untuk hidup secara mandiri, bermartabat, dan memiliki masa depan.

Demikian pula, PDB tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi “rapor tunggal” sebuah bangsa. Negara dapat memiliki ekonomi yang besar tetapi masyarakatnya belum tentu sejahtera secara menyeluruh.

Ukuran pembangunan yang lebih bermakna adalah ketika:

masyarakat semakin sehat, semakin terdidik, semakin aman, semakin produktif, semakin mandiri, semakin terlindungi, semakin adil dalam memperoleh kesempatan, dan mampu mewariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran penting sebagai regulator berkeadilan. Negara harus menjaga agar pasar tetap berfungsi, tetapi juga mencegah kekuatan ekonomi digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat. Di sinilah semangat demokrasi ekonomi dapat bertemu dengan nilai pengawasan pasar dalam tradisi hisbah.

Pada akhirnya, paradigma kesejahteraan sosial terpadu dapat dirumuskan dalam satu gagasan sederhana:

Ekonomi yang berhasil bukanlah ekonomi yang sekadar membuat negara menjadi kaya, melainkan ekonomi yang membuat manusia dapat hidup secara layak, adil, bermartabat, mandiri, dan memiliki masa depan.

Dengan demikian, falah dan keadilan sosial bukanlah dua gagasan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat menjadi dua perspektif yang saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang berorientasi pada manusia, berlandaskan moral, berpihak kepada kelompok lemah, demokratis, dan berkelanjutan.