BAB 16 : MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR : VISI INTERGRATIF

 

BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

Pendahuluan

Pembahasan mengenai masyarakat adil dan makmur sebenarnya bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat, atau semakin banyaknya pembangunan fisik. Masyarakat yang benar-benar maju adalah masyarakat yang mampu menggabungkan kemajuan material dengan kemajuan moral, spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut dapat dipahami melalui dua sumber nilai yang memiliki titik temu penting, yaitu Pancasila dan ajaran Islam. Pancasila memberikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam memberikan prinsip moral dan etika yang mengarahkan manusia agar menggunakan kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk kemaslahatan.

Karena itu, pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya menjawab pertanyaan:

“Seberapa kaya sebuah negara?”

Tetapi juga:

“Untuk apa kekayaan tersebut digunakan, siapa yang menikmatinya, dan apakah pembangunan tersebut membuat manusia menjadi lebih sejahtera dan berkeadaban?”

Inilah yang menjadi inti dari visi ekonomi integratif.

---

A. Falah dan “Masyarakat Adil dan Makmur”: Konvergensi Tujuan Akhir

1. Pengertian Falah

Dalam ekonomi Islam dikenal istilah falah. Secara sederhana, falah dapat dipahami sebagai keberhasilan, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep falah berbeda dengan pengertian kesejahteraan yang hanya diukur melalui materi.

Seseorang mungkin mempunyai banyak uang, rumah besar, kendaraan, dan berbagai fasilitas, tetapi belum tentu kehidupannya benar-benar sejahtera jika hidup dalam ketidakadilan, kehilangan ketenangan, atau tidak mempunyai kepedulian terhadap masyarakat.

Falah melihat kesejahteraan secara lebih luas.

Falah mencakup:

• kesejahteraan material;

• keamanan;

• pendidikan;

• kesehatan;

• keadilan;

• kebebasan yang bertanggung jawab;

• hubungan sosial yang baik;

• moralitas;

• ketenteraman hidup;

• serta orientasi spiritual.

Dengan demikian, ekonomi dalam perspektif Islam tidak bertujuan menjadikan manusia sekadar kaya, tetapi menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan bermakna.

---

2. Apa yang Dimaksud Masyarakat Adil dan Makmur?

Istilah masyarakat adil dan makmur sangat dekat dengan cita-cita kehidupan berbangsa Indonesia.

Adil berarti adanya perlakuan yang wajar, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak adanya penindasan dan diskriminasi.

Sementara itu, makmur berarti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan memiliki kesempatan untuk berkembang.

Masyarakat makmur bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang persis sama. Yang lebih penting adalah adanya:

1. kesempatan ekonomi yang terbuka;

2. kebutuhan dasar yang terpenuhi;

3. akses pendidikan yang baik;

4. layanan kesehatan yang memadai;

5. pekerjaan yang layak;

6. perlindungan bagi kelompok rentan;

7. distribusi kekayaan yang tidak terlalu timpang;

8. serta kesempatan bagi setiap orang untuk meningkatkan kehidupannya.

---

3. Titik Temu Falah dan Masyarakat Adil Makmur

Jika diperhatikan, konsep falah dan masyarakat adil dan makmur mempunyai tujuan yang sangat dekat.

Falah dalam Islam	Masyarakat Adil dan Makmur
Kesejahteraan manusia	Kemakmuran masyarakat
Keadilan	Keadilan sosial
Pemenuhan kebutuhan	Pemenuhan kebutuhan dasar
Kepedulian sosial	Gotong royong
Larangan eksploitasi	Perlindungan masyarakat
Moral dan tanggung jawab	Etika kehidupan berbangsa
Kemaslahatan	Kesejahteraan umum

Artinya, terdapat konvergensi tujuan akhir.

Islam mengajarkan manusia untuk mencari kesejahteraan dengan cara yang halal, adil, dan bertanggung jawab. Pancasila dan konstitusi Indonesia mengarahkan pembangunan menuju keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, ekonomi integratif tidak bermaksud mencampuradukkan agama dan negara, tetapi mengambil nilai-nilai universal yang dapat memperkuat pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

---

B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia

1. Makna Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Ungkapan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. Saba' ayat 15.

Secara sederhana, ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai:

“Negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun.”

Konsep ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat atau negeri yang memiliki kehidupan yang baik, aman, sejahtera, dan penuh keberkahan.

Namun, negeri yang baik bukan hanya negeri yang memiliki gedung tinggi, jalan tol, teknologi canggih, atau pertumbuhan ekonomi tinggi.

Negeri yang baik juga harus memiliki:

• pemerintahan yang baik;

• masyarakat yang berpendidikan;

• ekonomi yang produktif;

• keadilan sosial;

• lingkungan yang terjaga;

• kehidupan sosial yang harmonis;

• moralitas;

• serta kepedulian kepada kelompok yang lemah.

---

2. Indonesia sebagai Negara yang “Baik”

Jika konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur diterapkan sebagai inspirasi pembangunan Indonesia, maka visi tersebut dapat diterjemahkan menjadi sebuah negara yang:

a. Sejahtera

Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tidak boleh ada pembangunan ekonomi yang menghasilkan kekayaan besar tetapi pada saat yang sama menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu mendapatkan makanan, pendidikan, kesehatan, atau tempat tinggal yang layak.

b. Adil

Kekayaan dan kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Masyarakat kecil, petani, nelayan, pekerja, UMKM, dan kelompok rentan juga harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

c. Aman

Masyarakat dapat menjalankan kehidupannya tanpa rasa takut dan memperoleh perlindungan hukum.

d. Berilmu

Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan.

Karena itu, pembangunan Indonesia harus menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

e. Berakhlak

Kemajuan teknologi tanpa moral dapat menimbulkan masalah baru.

Misalnya, teknologi digital dapat digunakan untuk pendidikan dan bisnis, tetapi juga dapat digunakan untuk penipuan, penyebaran informasi palsu, dan berbagai tindakan merugikan.

Maka, kemajuan teknologi harus berjalan bersama dengan kemajuan karakter.

f. Ramah lingkungan

Negeri yang baik tidak boleh dibangun dengan cara merusak alam.

Hutan, laut, tanah, dan sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan sehingga generasi berikutnya tetap dapat menikmatinya.

---

C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

Transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih adil tidak dapat dilakukan dalam satu malam.

Diperlukan roadmap, yaitu peta jalan pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

Secara sederhana, roadmap tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap:

Jangka pendek → Jangka menengah → Jangka panjang

---

1. Jangka Pendek: Memperkuat Fondasi

Tahap pertama berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang paling mendasar.

Prioritasnya antara lain:

a. Mengurangi kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan harus tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuat masyarakat mampu berdiri secara mandiri.

Misalnya:

• pelatihan keterampilan;

• bantuan modal produktif;

• pendidikan;

• pendampingan UMKM;

• penciptaan lapangan kerja.

b. Memperkuat UMKM

UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia.

Karena itu, UMKM perlu mendapatkan:

• akses pembiayaan;

• pelatihan;

• teknologi;

• pemasaran;

• pendampingan;

• dan akses pasar.

c. Memperkuat ekonomi syariah

Ekonomi syariah dapat dikembangkan melalui:

• perbankan syariah;

• koperasi syariah;

• industri halal;

• zakat;

• wakaf produktif;

• keuangan sosial Islam;

• dan usaha yang berlandaskan prinsip halal serta keadilan.

d. Memperkuat pendidikan ekonomi

Masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola uang, menabung, berinvestasi secara bijak, berwirausaha, serta menghindari praktik ekonomi yang merugikan.

---

2. Jangka Menengah: Transformasi Struktur Ekonomi

Setelah fondasi diperkuat, tahap berikutnya adalah melakukan perubahan yang lebih struktural.

Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang menjual bahan mentah.

Misalnya:

Bahan mentah → diolah → menjadi produk → memiliki nilai tambah → menciptakan lapangan kerja.

Contohnya, hasil pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk makanan, minuman, kosmetik, atau produk industri yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

Transformasi ini membutuhkan:

• teknologi;

• pendidikan;

• riset;

• industri;

• infrastruktur;

• tenaga kerja berkualitas;

• dan kebijakan pemerintah yang mendukung.

---

3. Jangka Panjang: Membangun Ekonomi Berkeadaban

Tahap jangka panjang memiliki tujuan yang lebih besar.

Indonesia tidak hanya ingin menjadi negara kaya, tetapi menjadi negara maju yang berkeadaban.

Artinya, kemajuan ekonomi harus menghasilkan:

manusia yang berkualitas + masyarakat yang adil + ekonomi yang produktif + lingkungan yang berkelanjutan + kehidupan yang bermoral.

Pada tahap ini, indikator keberhasilan tidak cukup hanya melihat pertumbuhan ekonomi.

Harus dilihat pula:

• kualitas pendidikan;

• kesehatan masyarakat;

• pemerataan;

• kualitas lingkungan;

• tingkat kepercayaan masyarakat;

• kualitas institusi;

• inovasi;

• dan kualitas kehidupan manusia.

---

D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha

Transformasi ekonomi tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah memang memiliki peran penting, tetapi perubahan masyarakat membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

---

1. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil terdiri atas berbagai organisasi dan kelompok masyarakat yang ikut berperan dalam kehidupan sosial.

Contohnya:

• organisasi kemasyarakatan;

• lembaga sosial;

• komunitas;

• organisasi pemuda;

• lembaga pendidikan;

• dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Masyarakat sipil dapat menjadi pengawas pembangunan.

Misalnya, masyarakat dapat:

• mengawasi kebijakan;

• menyampaikan kritik;

• membantu masyarakat miskin;

• melakukan pendidikan masyarakat;

• membangun kegiatan sosial;

• dan menjaga solidaritas sosial.

Dengan demikian, demokrasi tidak berhenti pada pemilihan umum, tetapi juga diwujudkan melalui partisipasi masyarakat setiap hari.

---

2. Peran Ulama

Ulama mempunyai peran penting terutama dalam memberikan panduan moral dan etika.

Ulama dapat membantu masyarakat memahami bahwa aktivitas ekonomi juga memiliki dimensi moral.

Contohnya:

berdagang bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus jujur.

memiliki harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

memiliki kekuasaan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk melayani masyarakat.

Dengan demikian, agama dapat menjadi kekuatan moral yang mendorong masyarakat menjauhi:

• penipuan;

• korupsi;

• kecurangan;

• eksploitasi;

• dan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain.

---

3. Peran Cendekiawan

Cendekiawan memiliki tugas menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat.

Mereka dapat melakukan:

• penelitian;

• inovasi;

• analisis kebijakan;

• pendidikan;

• pengembangan teknologi;

• dan memberikan solusi terhadap masalah ekonomi.

Cendekiawan juga harus mampu berpikir kritis.

Artinya, tidak hanya menerima suatu kebijakan begitu saja, tetapi bertanya:

Apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat?

---

4. Peran Pengusaha

Pengusaha memiliki peran yang sangat penting karena mereka menciptakan kegiatan ekonomi.

Pengusaha dapat:

• menciptakan lapangan kerja;

• menghasilkan produk;

• membayar pajak;

• melakukan inovasi;

• meningkatkan produktivitas;

• dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Namun, pengusaha dalam sistem ekonomi yang berkeadaban tidak hanya mengejar keuntungan.

Keuntungan memang penting karena perusahaan harus bertahan.

Tetapi keuntungan harus diperoleh dengan cara yang bertanggung jawab.

Misalnya:

Pengusaha yang baik tidak hanya bertanya:

“Berapa besar keuntungan saya?”

Tetapi juga:

“Apakah pekerja saya diperlakukan dengan baik?”
“Apakah produk saya aman?”
“Apakah usaha saya merusak lingkungan?”
“Apakah kegiatan usaha saya memberikan manfaat kepada masyarakat?”

Inilah yang disebut tanggung jawab sosial ekonomi.

---

E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif Menuju Negara Maju Berkeadaban

1. Mengapa 2045 Penting?

Tahun 2045 memiliki arti penting bagi Indonesia karena merupakan satu abad kemerdekaan Indonesia.

Visi Indonesia 2045 tidak seharusnya hanya berbicara mengenai ukuran ekonomi.

Indonesia ingin menjadi negara maju, tetapi pertanyaan pentingnya adalah:

Negara maju seperti apa yang ingin dibangun?

Jawabannya bukan sekadar negara dengan gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan pendapatan tinggi.

Indonesia perlu menjadi:

Negara maju yang adil, sejahtera, berdaulat, berpendidikan, berkelanjutan, dan berkeadaban.

---

2. Arsitektur Ekonomi Integratif

Arsitektur ekonomi integratif dapat dibayangkan seperti sebuah bangunan.

Bangunan yang kuat membutuhkan fondasi, tiang, dan tujuan yang jelas.

Fondasi:

Pancasila + konstitusi + nilai moral dan etika

Tiang pertama:

Sumber daya manusia berkualitas

Tiang kedua:

Ekonomi produktif dan inovatif

Tiang ketiga:

Keadilan dan pemerataan

Tiang keempat:

Ekonomi berkelanjutan

Tiang kelima:

Tata kelola pemerintahan yang baik

Atap:

Kesejahteraan masyarakat dan peradaban yang maju

Dengan struktur tersebut, ekonomi tidak berdiri sendiri.

Ekonomi terhubung dengan:

pendidikan → kesehatan → teknologi → lingkungan → moral → keadilan → kesejahteraan.

---

3. Ekonomi Tidak Boleh Hanya Mengejar Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi memang penting.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan dapat menciptakan kesenjangan.

Misalnya:

Sebuah daerah mengalami pembangunan besar-besaran. Banyak perusahaan masuk dan nilai investasi meningkat.

Tetapi apabila masyarakat lokal:

• tidak mendapatkan pekerjaan;

• tidak memperoleh pendidikan;

• kehilangan akses terhadap sumber daya;

• dan tidak menikmati hasil pembangunan,

maka pembangunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.

Karena itu, pembangunan harus memperhatikan kualitas dan distribusi pertumbuhan, bukan hanya jumlah pertumbuhan.

---

4. Ekonomi Pancasila-Islam sebagai Pendekatan Integratif

Dalam konteks pembahasan ini, ekonomi Pancasila-Islam dapat dipahami sebagai pendekatan yang berusaha mempertemukan:

nilai Pancasila + prinsip ekonomi Islam + kebutuhan ekonomi modern.

Prinsip yang dapat ditekankan antara lain:

1. Keadilan

Kegiatan ekonomi harus memberikan hak secara proporsional dan tidak boleh menindas.

2. Gotong royong

Ekonomi tidak hanya berorientasi individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial.

3. Kemaslahatan

Kebijakan ekonomi harus menghasilkan manfaat yang luas.

4. Kebebasan yang bertanggung jawab

Manusia boleh melakukan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain.

5. Pemerataan

Pembangunan harus memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat.

6. Keberlanjutan

Sumber daya alam harus dijaga agar dapat dinikmati generasi berikutnya.

7. Moralitas

Kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial harus menjadi bagian dari kehidupan ekonomi.

---

5. Gambaran Indonesia 2045

Jika visi ini berhasil diwujudkan, Indonesia 2045 dapat dibayangkan sebagai negara yang memiliki karakter berikut:

Bidang ekonomi

• produktif;

• inovatif;

• memiliki industri kuat;

• UMKM berkembang;

• ekonomi digital maju;

• dan memiliki daya saing global.

Bidang sosial

• kemiskinan rendah;

• kesenjangan semakin kecil;

• kebutuhan dasar terpenuhi;

• dan perlindungan sosial kuat.

Bidang pendidikan

• pendidikan berkualitas;

• masyarakat memiliki keterampilan tinggi;

• riset berkembang;

• dan inovasi menjadi budaya.

Bidang moral

• kejujuran menjadi budaya;

• korupsi diperangi;

• tanggung jawab sosial meningkat;

• dan kehidupan masyarakat semakin beretika.

Bidang lingkungan

• pembangunan berkelanjutan;

• energi bersih berkembang;

• hutan dan laut terlindungi;

• serta sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

---

Kesimpulan BAB 16

Bab ini pada dasarnya ingin menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukan sekadar membuat negara menjadi kaya, tetapi menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadaban.

Konsep falah dalam Islam memberikan gambaran tentang kesejahteraan yang menyeluruh. Sementara itu, cita-cita masyarakat adil dan makmur memberikan arah pembangunan Indonesia.

Keduanya dapat dipertemukan melalui nilai-nilai universal seperti:

keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab, gotong royong, kemaslahatan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur kemudian memberikan gambaran tentang negeri yang baik: bukan hanya kaya secara material, tetapi juga memiliki kehidupan sosial, moral, dan spiritual yang baik.

Untuk mencapainya, transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap:

Jangka pendek → memperkuat fondasi dan mengatasi masalah dasar.

Jangka menengah → melakukan transformasi struktural dan meningkatkan produktivitas.

Jangka panjang → membangun ekonomi yang maju, adil, berkelanjutan, dan berkeadaban.

Dan tugas tersebut bukan hanya milik pemerintah.

Masyarakat sipil, ulama, cendekiawan, pengusaha, generasi muda, dan seluruh masyarakat harus ikut berperan.

Pada akhirnya, Indonesia 2045 yang ideal bukan hanya Indonesia yang menjadi negara maju, tetapi Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh seluruh rakyat.

Rumus sederhana BAB 16:

Pancasila + Nilai Islam + Ilmu Pengetahuan + Teknologi + Keadilan + Gotong Royong + Keberlanjutan = Indonesia Maju yang Berkeadaban

Dengan kata lain:

“Kemajuan ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan manusia, bukan hanya pertumbuhan angka.”

Dan inilah inti dari visi integratif menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadaban.